Rutan Blora Terlibat dalam Penguatan SDM Hukum dan HAM serta Peresmian Sarpras Badiklat Jateng

Blora - Rutan Kelas IIB Blora Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah turut serta dalam upaya Penguatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Peresmian Gedung Sarana dan Prasarana Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2023 secara virtual pada Senin (18/12).

Acara ini diadakan untuk mendukung program Kemenkumham RI dalam meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kemenkumham. Dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari gambyong.

Baca juga: HUT Kowad Ke-60, Srikandi Kodam IV/Diponegoro Gelar Donor Darah

Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto. "Melalui pembangunan ini, diharapkan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat menjadi contoh terbaik dalam pengembangan SDM Hukum dan HAM di wilayah ini dengan memberikan pelayanan terbaik dalam pengembangan SDM Hukum dan HAM, " ujarnya.

Pembangunan sarana dan prasarana TA 2023 mencakup lapangan tenis outdoor, kolam retensi, serta dua unit rumah dinas tipe C dan D. Seluruh kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM demi mencapai akuntabilitas.

Baca juga: Imbau Warga Tetap Melaksanakan Prokes, Babinsa Door to Door Datangi Warga Binaan

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Iwan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program yang diamanatkan oleh Anggaran Tahun 2023, yang menekankan peningkatan kualitas SDM di bidang hukum dan HAM. Dengan tujuan membentuk praktisi hukum yang profesional dan kompeten, acara tersebut melibatkan sejumlah pembicara ahli di bidangnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil dan Kabadiklat yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sesuai amanat dari Bapak Menteri Kemenkumham. Pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah tanggung jawab masing-masing, dan kita di BPSDM hanya berperan sebagai fasilitator. Saat ini, semuanya sudah berbasis teknologi, sehingga tidak perlu lagi pertemuan tatap muka, " ujarnya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Jalin Kolaborasi Eksternal Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Warga Binaan